BANPRES UMKM di cairkan.

-


Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM yang mulai dicairkan sejak Agustus 2020, kembali disalurkan pada 2021.

Program BLT UMKM ini dirancang dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Sehingga hanya diberikan pada pelaku usaha mikro yang belum bankable atau belum tersentuh kredit perbankan.

Kamis (1/4/2021), BLT UMKM 2021 kembali disalurkan pada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan besaran Rp 1,2 juta per penerima.

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan dalam waktu dekat jumlah penerima BLT UMKM akan bertambah 3 juta orang sehingga totalnya menjadi 12,8 juta orang.Melansir Kompas.com, Kamis (1/4/2021), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan tahun anggaran dan kuotanya memang berbeda. Anggaran tahun ini bakal beda. Saat ini disetujui 12,8 juta penerima. Untuk besarannya Rp 1,2 juta bukan Rp 2,4 juta," 

Diketahui, besaran dana BLT UMKM dipotong 50 persen. Sebelumnya program ini mengalirkan dana sebesar Rp 2,4 juta per UMKM.

Tapi tahun ini menjadi Rp 1,2 juta. Pemotongan ini dilakukan karena keterbatasan dana pemerintah.

Adapun tujuan dari program BLT UMKM tahun ini juga masih sama, yakni pemulihan pemulihan ekonomi 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDARA MUTIARA SIS ALJUFRIE, RESMI MENJADI BANDARA INTERNASIONAL

-
Gambar
Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dalam penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan sejak tiga bulan terakhir ini Alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara Sis Aljufri saat ini adalah Bandara Internasional,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Senin. Ia menjelaskan, upaya itu telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir guna mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara, perekonomian dan pariwisata di Sulawesi Tengah. Selain itu penetapan ini juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum penerbangan internasional resmi beroperasi. Persiapan itu, kata dia, mencakup koordinasi administrasi dengan sejum...
Baca selengkapnya

WALIKOTA PALU, "DIPASTIKAN TIDAK MEMBERATKAN WARGA"

-
Gambar
PALU — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen tidak sepenuhnya benar. Pemkot memastikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan secara bertahap, adil, dan sesuai dengan kondisi pasar (15/8/2025). Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Eka, menjelaskan bahwa rata-rata kenaikan NJOP berada di bawah 100 persen. Bahkan sebagian besar hanya naik sekitar 10 hingga 30 persen, tergantung zonasi wilayah. “Kenaikan sampai 1000 persen hanya terjadi di Kelurahan Layana, karena kawasan tersebut telah berubah fungsi dari hutan menjadi perumahan, sehingga nilai pasarnya naik signifikan,” ujarnya. Menurut Eka, pemutakhiran NJOP ini merupakan yang pertama sejak 2014 dan dilakukan berdasarkan kajian harga pasar serta pembahasan bersama DPRD Kota Palu. Ia menambahkan, Pemkot Palu tetap memberikan berbagai opsi keringanan, mulai dari diskon, relaksasi, penghapusan denda, hingga siste...
Baca selengkapnya

PBB NAIK 1000% JADI TOPIK HANGAT WARGA PALU

-
Gambar
Pemerintah Kota Palu mengakui adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengakuan ini setelah ramai keluhan warga Palu soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kenaikan NJOP, tapi itu pasti mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Wakil  Wali Kota Palu  Imelda Liliana di Imelda menyatakan pemutakhiran data itu sesuai dengan Undang-Undang. Lanjut dia, ada keuntungan yang didapatkan masyarakat ketikan NJOP itu naik. “Kami akan rapat kembali dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), wilayah mana saja yang datanya sudah mutakhir,” katanya. Petugas melayani warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di loket bergerak di Kantor Kelurahan Ujuna, Palu, Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. - (ANTARA/Basri Marzuki) Menurut dia, Pemkot memiliki pertimbangan terkait perubahan NJOP itu. Dia mencontohkan, perubahan itu misalnya dari awalnya lahan kosong, saat ini sudah ...
Baca selengkapnya