KEMBALIKAN HAK PEJALAN KAIKI

-
Palu - 
Pemerintah kota palu kembali mencoba menata kota palu, sehingga kembali sejajar dengan kota kota lain di indonesia.
Di bawah kepemimpinan walikota terpilih bapak H.hadiyanto rasid SE. 
Penataan ruang dalam kota palu terus di genjot salah satunya  mengembalikan fungsi trotoar  sebagai area pejalan kaki.
Seperti halnya kota lain, kota palu juga memiliki problem masalah  trotoar, yg mna sebagian besar fungsi trotoar sudah di salah gunakan  menjadi tempat parkir kendaraan.
Untuk itu pemerintah kota palu  dalam hal ini dinas perhubungan kota palu bertindak tegas   kepada kendaraan kendaraan yg sengaja ataupun tidak sengaja terparkir di ata trotoar,  
Setiap hari tidak sedikit kendaraan yg mndapat teguran bahkan sangsi tilang  akibat kedapatan parkir di atas trotoar yang mengakibatkan terganggunya pejalan kaki.
Razia ini akan terus di lakukan sampai betul betul masyarakat sadar akan pentingnya trotoar sebagai sarana  buat masyarakat kota palu yg melakukan aktifitas dengan berjalan kaki.

Chis-MANGGE PALU NEWS

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDARA MUTIARA SIS ALJUFRIE, RESMI MENJADI BANDARA INTERNASIONAL

-
Gambar
Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dalam penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan sejak tiga bulan terakhir ini Alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara Sis Aljufri saat ini adalah Bandara Internasional,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Senin. Ia menjelaskan, upaya itu telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir guna mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara, perekonomian dan pariwisata di Sulawesi Tengah. Selain itu penetapan ini juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum penerbangan internasional resmi beroperasi. Persiapan itu, kata dia, mencakup koordinasi administrasi dengan sejum...
Baca selengkapnya

WALIKOTA PALU, "DIPASTIKAN TIDAK MEMBERATKAN WARGA"

-
Gambar
PALU — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen tidak sepenuhnya benar. Pemkot memastikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan secara bertahap, adil, dan sesuai dengan kondisi pasar (15/8/2025). Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Eka, menjelaskan bahwa rata-rata kenaikan NJOP berada di bawah 100 persen. Bahkan sebagian besar hanya naik sekitar 10 hingga 30 persen, tergantung zonasi wilayah. “Kenaikan sampai 1000 persen hanya terjadi di Kelurahan Layana, karena kawasan tersebut telah berubah fungsi dari hutan menjadi perumahan, sehingga nilai pasarnya naik signifikan,” ujarnya. Menurut Eka, pemutakhiran NJOP ini merupakan yang pertama sejak 2014 dan dilakukan berdasarkan kajian harga pasar serta pembahasan bersama DPRD Kota Palu. Ia menambahkan, Pemkot Palu tetap memberikan berbagai opsi keringanan, mulai dari diskon, relaksasi, penghapusan denda, hingga siste...
Baca selengkapnya

PBB NAIK 1000% JADI TOPIK HANGAT WARGA PALU

-
Gambar
Pemerintah Kota Palu mengakui adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengakuan ini setelah ramai keluhan warga Palu soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kenaikan NJOP, tapi itu pasti mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Wakil  Wali Kota Palu  Imelda Liliana di Imelda menyatakan pemutakhiran data itu sesuai dengan Undang-Undang. Lanjut dia, ada keuntungan yang didapatkan masyarakat ketikan NJOP itu naik. “Kami akan rapat kembali dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), wilayah mana saja yang datanya sudah mutakhir,” katanya. Petugas melayani warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di loket bergerak di Kantor Kelurahan Ujuna, Palu, Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. - (ANTARA/Basri Marzuki) Menurut dia, Pemkot memiliki pertimbangan terkait perubahan NJOP itu. Dia mencontohkan, perubahan itu misalnya dari awalnya lahan kosong, saat ini sudah ...
Baca selengkapnya