KUKER PRESIDEN JOKO WIDODO KE PALU, POLDA SULTENG TERJUNKAN 2,809 PERSONEL UNTUK PENGAMANAN

-
palu 25 maret 2024

Kapolda Sulteng Irjen Polisi Dr. Agus Nugroho memimpin rapat internal kesiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden RI yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) lantai II Polda Sulteng, Sabtu (23/3/2024) Hadir dalam rapat internal diantaranya Wakapolda Sulteng Brigjen Polisi Soeseno Noerhandoko, Irwasda, Pejabat Utama, Kapolresta Palu, Kapolres Sigi, Kapolres Donggala sedangkan Kapolres Banggai, Kapolres Bangkep dan Kapolres Tolitoli mengikuti secara virtual. Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Djoko Wienartono dalam keterangan pers mengungkapkan, Polda Sulteng akan kerahkan 2.809 personel dalam pengamanan RI.1 di Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat internal Polda Sulteng untuk memastikan pengamanan objek dan rute yang akan dilalui oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, ujarnya Lanjut Djoko menambahkan, dengan mengetahui objek dan rute perjalanan Presiden, Kepolisian dapat mengetahui berapa jumlah personel yang akan dikerahkan ke lapangan. "2.809 Personel yang terlibat pengamanan kunjungan kerja Presiden RI tidak hanya dari Polda Sulteng tetapi juga melibatkan personel dari Polresta Palu, Polres Sigi, Polres Donggala, Polres Parimo, Polres Tolitoli, Polres Banggai dan Polres Bangkep," jelasnya. Masih kata Djoko, nantinya Polda Sulteng dan Polres jajaran yang terlibat pengamanan akan bersinergi dengan TNI dan stakeholder terkait. Mengutip penekanan Kapolda Sulteng, Djoko mengingatkan kepada personel yang terlibat pengamanan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Masyarakat diimbau untuk berpartsipasi menjaga situasi kamtibmas dilingkungannya, agar rangkaian kunjungan kerja Presiden RI di Sulawesi berjalan lancar, tertib dan aman, pungkasnya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDARA MUTIARA SIS ALJUFRIE, RESMI MENJADI BANDARA INTERNASIONAL

-
Gambar
Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dalam penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan sejak tiga bulan terakhir ini Alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara Sis Aljufri saat ini adalah Bandara Internasional,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Senin. Ia menjelaskan, upaya itu telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir guna mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara, perekonomian dan pariwisata di Sulawesi Tengah. Selain itu penetapan ini juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum penerbangan internasional resmi beroperasi. Persiapan itu, kata dia, mencakup koordinasi administrasi dengan sejum...
Baca selengkapnya

WALIKOTA PALU, "DIPASTIKAN TIDAK MEMBERATKAN WARGA"

-
Gambar
PALU — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen tidak sepenuhnya benar. Pemkot memastikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan secara bertahap, adil, dan sesuai dengan kondisi pasar (15/8/2025). Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Eka, menjelaskan bahwa rata-rata kenaikan NJOP berada di bawah 100 persen. Bahkan sebagian besar hanya naik sekitar 10 hingga 30 persen, tergantung zonasi wilayah. “Kenaikan sampai 1000 persen hanya terjadi di Kelurahan Layana, karena kawasan tersebut telah berubah fungsi dari hutan menjadi perumahan, sehingga nilai pasarnya naik signifikan,” ujarnya. Menurut Eka, pemutakhiran NJOP ini merupakan yang pertama sejak 2014 dan dilakukan berdasarkan kajian harga pasar serta pembahasan bersama DPRD Kota Palu. Ia menambahkan, Pemkot Palu tetap memberikan berbagai opsi keringanan, mulai dari diskon, relaksasi, penghapusan denda, hingga siste...
Baca selengkapnya

PBB NAIK 1000% JADI TOPIK HANGAT WARGA PALU

-
Gambar
Pemerintah Kota Palu mengakui adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengakuan ini setelah ramai keluhan warga Palu soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kenaikan NJOP, tapi itu pasti mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Wakil  Wali Kota Palu  Imelda Liliana di Imelda menyatakan pemutakhiran data itu sesuai dengan Undang-Undang. Lanjut dia, ada keuntungan yang didapatkan masyarakat ketikan NJOP itu naik. “Kami akan rapat kembali dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), wilayah mana saja yang datanya sudah mutakhir,” katanya. Petugas melayani warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di loket bergerak di Kantor Kelurahan Ujuna, Palu, Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. - (ANTARA/Basri Marzuki) Menurut dia, Pemkot memiliki pertimbangan terkait perubahan NJOP itu. Dia mencontohkan, perubahan itu misalnya dari awalnya lahan kosong, saat ini sudah ...
Baca selengkapnya