TINDAK JUKIR YANG MERESAHKAN

-
Pemerintah Kota Palu melalui Satgas Parkir menindaklanjuti adanya laporan terkait oknum juru parkir yang meminta tarif tinggi kepada pemilik kendaraan di Pasar Inpres Manonda, pada Minggu (05/10/2025).

Dalam video yang beredar, terlihat seorang juru parkir menolak uang Rp5 ribu yang diberikan pemilik kendaraan roda empat. 

Oknum tersebut justru meminta tarif Rp10 ribu hingga Rp20 ribu dengan alasan kendaraan diparkir terlalu lama. 

Peristiwa itu sempat menimbulkan ketegangan antara juru parkir dan pemilik kendaraan.

Menanggapi hal tersebut, aparat gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Palu, Satpol PP Kota Palu, Babinsa, serta pihak terkait langsung mendatangi lokasi dan menemui juru parkir dimaksud.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, menegaskan persoalan tersebut telah ditangani Satgas Parkir.

“Tadi sudah ditangani oleh Satgas Parkir,” ungkap Trisno.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu, Daniel, menjelaskan pihaknya telah mengundang oknum juru parkir tersebut untuk datang ke kantor Dishub pada Senin (06/10/2025).

“Besok dia diundang ke kantor, diberikan pembinaan dan membuat pernyataan. Sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa tarif parkir resmi telah ditetapkan dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar di lapangan.

Sumber FB pemerintah kota palu


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDARA MUTIARA SIS ALJUFRIE, RESMI MENJADI BANDARA INTERNASIONAL

-
Gambar
Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dalam penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan sejak tiga bulan terakhir ini Alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara Sis Aljufri saat ini adalah Bandara Internasional,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Senin. Ia menjelaskan, upaya itu telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir guna mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara, perekonomian dan pariwisata di Sulawesi Tengah. Selain itu penetapan ini juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum penerbangan internasional resmi beroperasi. Persiapan itu, kata dia, mencakup koordinasi administrasi dengan sejum...
Baca selengkapnya

WALIKOTA PALU, "DIPASTIKAN TIDAK MEMBERATKAN WARGA"

-
Gambar
PALU — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen tidak sepenuhnya benar. Pemkot memastikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan secara bertahap, adil, dan sesuai dengan kondisi pasar (15/8/2025). Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Eka, menjelaskan bahwa rata-rata kenaikan NJOP berada di bawah 100 persen. Bahkan sebagian besar hanya naik sekitar 10 hingga 30 persen, tergantung zonasi wilayah. “Kenaikan sampai 1000 persen hanya terjadi di Kelurahan Layana, karena kawasan tersebut telah berubah fungsi dari hutan menjadi perumahan, sehingga nilai pasarnya naik signifikan,” ujarnya. Menurut Eka, pemutakhiran NJOP ini merupakan yang pertama sejak 2014 dan dilakukan berdasarkan kajian harga pasar serta pembahasan bersama DPRD Kota Palu. Ia menambahkan, Pemkot Palu tetap memberikan berbagai opsi keringanan, mulai dari diskon, relaksasi, penghapusan denda, hingga siste...
Baca selengkapnya

PBB NAIK 1000% JADI TOPIK HANGAT WARGA PALU

-
Gambar
Pemerintah Kota Palu mengakui adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengakuan ini setelah ramai keluhan warga Palu soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kenaikan NJOP, tapi itu pasti mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Wakil  Wali Kota Palu  Imelda Liliana di Imelda menyatakan pemutakhiran data itu sesuai dengan Undang-Undang. Lanjut dia, ada keuntungan yang didapatkan masyarakat ketikan NJOP itu naik. “Kami akan rapat kembali dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), wilayah mana saja yang datanya sudah mutakhir,” katanya. Petugas melayani warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di loket bergerak di Kantor Kelurahan Ujuna, Palu, Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. - (ANTARA/Basri Marzuki) Menurut dia, Pemkot memiliki pertimbangan terkait perubahan NJOP itu. Dia mencontohkan, perubahan itu misalnya dari awalnya lahan kosong, saat ini sudah ...
Baca selengkapnya