MANGGE PALU info

Wali Kota Palu Terima Buku Tabungan dari Bank BTN Palu, Perkuat Sinergi Kemitraan Pembangunan Daerah.  PALU – Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid menerima buku tabungan dari Bank BTN Palu yang diserahkan langsung oleh Branch Manager BTN Kantor Cabang Palu, Sigit Sulistiyo, bertempat di ruang kerja Wali Kota Palu pada Kamis, 22 Januari 2026. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti, S.Sos., MM, serta Plt Kepala Bappeda Kota Palu Dr. Ahmad Rijal Arma. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palu menyampaikan harapan terjalinnya kerja sama yang baik dan berkelanjutan antara Bank BTN Palu dan Pemerintah Kota Palu dalam membangun kemitraan strategis yang saling mendukung, khususnya dalam mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pula, Wali Kota Palu mengapresiasi peran Bank BTN sebagai salah satu mitra perbankan yang selama ini turut mendukung berbagai program pemerintah daerah, termasuk dalam sektor pe...

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menghentikan sementara pelayanan Bus Transpalu mulai Senin, 20 Oktober 2025. Langkah ini dilakukan untuk evaluasi jalur (koridor) serta pembangunan halte dan bus stop baru, agar layanan transportasi publik makin nyaman, efisien, dan tepat waktu.  Kadis Perhubungan, Trisno Yunianto, menyampaikan “Penghentian sementara ini bukan karena kurang peminat, tapi agar pelayanan Bus Transpalu makin baik. Targetnya Desember 2025 selesai pembangunan halte, dan 1 Januari 2026 Bus Transpalu kembali beroperasi.” Fokus pembenahan:  • Pembangunan ± 30 halte baru (termasuk CSR).  • Pembuatan 100 titik bus stop lengkap dengan rambu & lampu penanda.  • Evaluasi koridor agar sesuai kebutuhan warga (termasuk pembukaan rute baru ke Watusampu).  • Penertiban rute tumpang tindih dengan bus dari Kabupaten Donggala. Sejak diluncurkan Oktober 2024, Bus Transpalu telah melayani lebih dari 146 ribu penumpang, menunjukkan...

Pemerintah Kota Palu melalui Satgas Parkir menindaklanjuti adanya laporan terkait oknum juru parkir yang meminta tarif tinggi kepada pemilik kendaraan di Pasar Inpres Manonda, pada Minggu (05/10/2025). Dalam video yang beredar, terlihat seorang juru parkir menolak uang Rp5 ribu yang diberikan pemilik kendaraan roda empat.  Oknum tersebut justru meminta tarif Rp10 ribu hingga Rp20 ribu dengan alasan kendaraan diparkir terlalu lama.  Peristiwa itu sempat menimbulkan ketegangan antara juru parkir dan pemilik kendaraan. Menanggapi hal tersebut, aparat gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Palu, Satpol PP Kota Palu, Babinsa, serta pihak terkait langsung mendatangi lokasi dan menemui juru parkir dimaksud. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, menegaskan persoalan tersebut telah ditangani Satgas Parkir. “Tadi sudah ditangani oleh Satgas Parkir,” ungkap Trisno. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu, Daniel, menjelaskan pihaknya ...

Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.  Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 pagi hingga sore hari ini menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan mahasiswa antara lain: - Evaluasi kebijakan kontoversial pemerintah - Batalkan kebijakan PBB-P2 - Evaluasi pajak 10% untuk warung-warung makan - Program Makan Bergizi Gratis (Kebijakan Pusat) - Kenaikan NJOP (Kebijakan Pemerintah Daerah) Aksi sempat diwarnai ketegangan. Water canon diluncurkan untuk membubarkan massa, hingga sempat terjadi kericuhan dan kekacauan di lokasi. Meski demikian, suara mahasiswa tetap menggema, menegaskan bahwa kritik dan aspirasi adalah bagian dari ikhtiar menjaga keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Suber: RADAR PALU 

PALU — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen tidak sepenuhnya benar. Pemkot memastikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan secara bertahap, adil, dan sesuai dengan kondisi pasar (15/8/2025). Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Eka, menjelaskan bahwa rata-rata kenaikan NJOP berada di bawah 100 persen. Bahkan sebagian besar hanya naik sekitar 10 hingga 30 persen, tergantung zonasi wilayah. “Kenaikan sampai 1000 persen hanya terjadi di Kelurahan Layana, karena kawasan tersebut telah berubah fungsi dari hutan menjadi perumahan, sehingga nilai pasarnya naik signifikan,” ujarnya. Menurut Eka, pemutakhiran NJOP ini merupakan yang pertama sejak 2014 dan dilakukan berdasarkan kajian harga pasar serta pembahasan bersama DPRD Kota Palu. Ia menambahkan, Pemkot Palu tetap memberikan berbagai opsi keringanan, mulai dari diskon, relaksasi, penghapusan denda, hingga siste...

Pemerintah Kota Palu mengakui adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengakuan ini setelah ramai keluhan warga Palu soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kenaikan NJOP, tapi itu pasti mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Wakil  Wali Kota Palu  Imelda Liliana di Imelda menyatakan pemutakhiran data itu sesuai dengan Undang-Undang. Lanjut dia, ada keuntungan yang didapatkan masyarakat ketikan NJOP itu naik. “Kami akan rapat kembali dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), wilayah mana saja yang datanya sudah mutakhir,” katanya. Petugas melayani warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di loket bergerak di Kantor Kelurahan Ujuna, Palu, Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. - (ANTARA/Basri Marzuki) Menurut dia, Pemkot memiliki pertimbangan terkait perubahan NJOP itu. Dia mencontohkan, perubahan itu misalnya dari awalnya lahan kosong, saat ini sudah ...

Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dalam penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan sejak tiga bulan terakhir ini Alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara Sis Aljufri saat ini adalah Bandara Internasional,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Senin. Ia menjelaskan, upaya itu telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir guna mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara, perekonomian dan pariwisata di Sulawesi Tengah. Selain itu penetapan ini juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum penerbangan internasional resmi beroperasi. Persiapan itu, kata dia, mencakup koordinasi administrasi dengan sejum...